KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Gunawan Raka

Sari


Dualisme hukum merupakan prinsip yang harus dihindari agar tidak terjadi kegaduhan hukum (legal disorder) dan demi terciptanya keteraturan hukum. Hal inilah yang telah terjadi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum di Indonesia, khususnya mengenai Perbankan syariah. Pasca dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 hal ini memberikan solusi yang positif terhadap perkembangan perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa (a) penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, (b) pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (choice of forum) dan hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), (c) para pihak membuat akad (perjanjian) yang disepakati bersama dan akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Implikasi hukum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yaitu bahwa (a) penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, (b) para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya.

 

Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Agama, Sengketa


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



E-ISSN : 2598-3105 


CEPALO adalah jurnal yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, dengan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.