FENOMENA JASA TUKANG GIGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Anisa Nurlaila Sari

Sari


Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Perizinan dan kewenangan tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan tukang gigi. Kewenangan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic. Namun dalam kenyataanya tukang gigi dalam melakukan pekerjaan sering tidak sesuai dengan kewenangan yang berlaku, seperti pemasangan kawat gigi. Pekerjaan yang dilakukan tukang gigi telah melebihi wewenang yang ditetapkan, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen maupun bagi tukang gigi agar dalam melakukan pekerjaan dapat terlindungi. Pengawasan terhadap tukang gigi juga harus dilakukan, yang bertujuan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

 

Kata Kunci: Tukang Gigi, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Pengawasan


Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



E-ISSN : 2598-3105 


CEPALO adalah jurnal yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, dengan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.